Kumpulan Soal-Soal Kewarganegaraan

Kumpulan Soal-Soal Kewarganegaraan

1.      Sebutkan asas hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran HAM?

Jawab:

a.       Asas Oportunitas (Pasal 14 huruf h KUHAP)

b.      Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

c.       Asas Peradilan Bebas

d.      Asas Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (equality before the Law)

e.       Asas Terbuka untuk Umum

f.       Pemeriksaan dalam perkara pidana dilakukan secara lagsung dan lisan

g.      Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

h.      Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

i.        Asas tiada Hukuman Tanpa Kesalahan

2.      Sebutkan landasan hukum yang mengatur tentang HAM?

Jawab:

1)      Pasal 27 UUD 1945

2)      Pasal 28 A-J UUD 1945

3)      Pasal 29

4)      Pasal 30 ayat (1)

5)      Pasal 31

6)      Pasal 32 ayat (1)

7)      Pasal 33

8)      Pasal 34         

3.      Sebutkan landasan hukum pembentukan pengandilan HAM?

 Jawab:

a.       Atas dasar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM juga sesuai dengan Perpu No. 1 Tahun 1999, dalam Perpu tersebut dinyatakan pihak yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM. Komnas HAM lalu membentuk KPP-HAM yang memiliki ruang lingkup tugas yaitu mengumpulkan fakta dan mencari berbagai data, informasi tentang pelanggaran HAM di Timor Timur. Dengan memberikan perhatian khusus pada pelanggaran berat HAM antara lain genocide, massacre, torture, enforced displacement, crime against woman and children. Menyelidiki tingkat keterlibatan aparatur Negara dan atau badan nasional dan internasional lain dalam pelanggaran HAM di Timor Timur.Hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan jika sudah lengkap, maka atas dasar ketentuan Pasal 21 ayat (1), Jaksa Agung selaku penyidik menindaklanjuti hasil penyelidikan dengan melakukan penyidikan.Hasil penyidikan menunjukkan adanya cukup alat bukti bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka diserahkan kepada Presiden.Presiden mengirimkan surat kepada DPR lalu DPR mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membentuk pengadilan ham ad hoc.DPR sependapat dengan Jaksa Agung, maka DPR mengajukan usul kepada presiden untuk dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Setelah melalui proses persetujuan DPR dari hasil usulan sidang Pleno DPR melalui Keputusan DPR-RI No. 44/DPR-RI/III/2001 tanggal 21 Maret 2001.b. Presiden mengeluarkan Keppres yang melandasi dibentuknya pengadilan HAM ad hoc. Presiden mengeluarkan dua buah Keppres yaitu Keppres No. 53 Tahun 2001 dan Keppres No.96 Tahun 2001. Keluarnya dua buah Keppres ini karena Keppres No. 53 Tahun 2001 oleh Pemerintah dianggap mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu luas (tidak membatasi secara spesifik baik wilayah maupun waktunya). Kemudian wilayah dan waktu ini dipersempit dengan Keppres No.96 Tahun 2001 dan yurisdiksi menjadi tiga wilayah yaitu wilayah Liquica, Dili, dan Suai dengan batasan waktu antara bulan April sampai dengan September 1999 (penyempitan yurisdiksi ini menimbulkan konsekuensi yaitu kasus pelanggaran HAM dalam rentang pasca jajak pendapat tidak semuanya dapat diungkap, termasuk para pelakunya sehingga kesempatan untuk membuktikan adanya unsur sistematik dan meluas sedikit banyak terhalang).

4.      Sebutkan lembaga yang berwenang sebagai penyelidik dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat?

 Jawab:

a.       Komnas ham ,

b.      pengadilan ham,

c.       lembaga  bantuan hukum,

d.      biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi

5.      Jelaskan salah satu karakteristik HAM?

Jawab:

Salah satu karakteristik hak asasi manusiia adalah bersifat universal.artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia didunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan

6.      Jelaskan pengertian HAM dan jenis-jenis pelanggaran HAM?

Jawab:

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaananusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan bersifat universal Jenis-jenis pelanggaran HAM: *Pelanggaran HAM bersifat berat. meliputi : pembunuhan masal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan atau diskriminasi *Pelanggaran HAM bersifat biasa. meliputi : pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk berpendapat, dan menghilangkan nyawa orang lain.

7.      Jelaskan pengertian pelanggaran HAM?

Jawab:

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok baik sengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum menhurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok.

8.      Sebutkan contoh sikap atau perilaku yang sesuai sila-sila pancasila?

Jawab:

a.       Ketuhanan Yang Maha Esa Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai umat pertama pada Tuhannya Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila Pertama: . Saling menghormati antar umat ber-negara. . Menjalani perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. . Melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. . Membina kerjasama dan tolong menolong antar umat ber-agama.

b.      Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di Dunia ini. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila Kedua : . Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. . Mengembangkan sikap tenggang rasa. . Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. . Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya.

c.       Persatuan Indonesia Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai warna Negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila Ketiga : . Bangga dan cinta terhadap tanah air. . Mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. . Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. . Menjunjung tinggi persatuan Indonesia. . Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

d.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila ini beruhubungan terhadap perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesesaikan masalah. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila Keempat : . Selalu memperdepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. . Menghargai hasil musyawarah. . Ikut serta dalam pemilihan umum. . Memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih.

e.       Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Berikut contoh sikap yang mencerminkan di sila Kelima : . Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. . Menghargai hasil karya orang

9.      Sebutkan contoh HAM dalam berbagai bidang kehidupan?

 Jawab:

a.        Hak dibidang Ekonomi

Contohnya : 

·         Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.

·         Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian Kontrak

·         Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu

·         Hak Asasi Ekonomi tentang kebabasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.

·         Hak Asasi Ekonomi tentang kebabasan dalam melakukan transaksi

·         Hak Asasi Ekonomi dalam bekerja 

b.      Hak dibidang  Politik

Contohnya : 

·         Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah

·         Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden

·         Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

·         Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik

·         Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik 

·         Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

c.       Hak dibidang Hukum

Contohnya :

·         Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum

·         Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. 

·         Hak yang sama dalam proses hukum 

·         Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

d.      Hak dibidang Sosial dan Budaya

Contohnya : 

·         Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

·         Hak untuk mendapat pelajaran 

·         Hak untuk memilih, menentukan pendidikan

·         Hak untuk mengembangkan bakat dan minat

·         Hak untuk mengembangkan Hobi

·         Hak untuk berkreasi 

10.  Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila?

Jawab:

Nilai-nilai yg terkandung dalamm Pancasila sebagai Ideologi :

a.       Nilai Ketuhanan memilikii makna setiap orang wajib percaya & taqwa pda Tuhan YME, menghormati pemeluk agama lain, tidak mencemooh agama lain, memberi kebebasan orang lain dalam beragama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain

b.      Nilai Kemanusiaan memiliki makna mengakui persamaa hak, deraja nan kewajiban jua, tidak membeda"kan, menjunjung tinggi kebersamaan, tenggang rasa, gemar membantu, tolong-menolong

c.       Nilai Persatuan memiliki makna bangga menjadi warga Negara Indonesia, menjunjung tinggi bangsa & negara, mencintai produk dalam negeri jua, mencintai budaya bangsa

d.      Nilai Kerakyatan memiliki makna menghindari bentuk-bentuk kekerasan, tidak memaksa kehendak pada orang lain, menyelesaikan masalah dg musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain.

e.       Nila Keadilan memiliki makna suka kerja keras, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, adil, menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban, menjauhi pemerasan terhadap orang lain.

11.  Sebutkan jumlah hakim yang menangani kasus pelangggaran HAM berat

Jawab:

Pemeriksa perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc.

12.  Apakah yang diatur dalam ketentuan pasal 28A-28J UUD 1945

Jawab:

Pasal 28 A

(1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

(1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 C

(1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya

(2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

Pasal 28 D

(1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum

(2) Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

(3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

(4) Hak atas status kewarganegaraan

Pasal 28 E

(1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya , memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali

(2) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

(3) Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28 F

(1) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

Pasal 28 G

(1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

(2) Hak untuk bebeas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

Pasal 28 H

(1) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan .

(2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan

(3) Hak atas jaminan sosial

(4) Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28 I

(1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif)

(2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut

(3) Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketetiban umum.

13.  Sebutkan ketentuan hukum yang mengatur tentang jenis pelanggaran HAM berat di Indonesia

Jawab:

Pelanggaran HAM berat dibagi atas dua kategori sesuai dengan UU RI No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa :

a.       Kejahatan Genosida merupakan tindakan yang bertujuan menghancurkan sebagian atau seluruh anggota kelompok suku, ras, etnis dan agama.

b.      Kejahatan kemanusiaan adalah tindakan serangan yang meluas dan sistematis dan ditujukan kepada masyarakat sipil.

14.  Sebutkan sanksi internasional yang diterima oleh suatu negara apabila tidak mau menegakkan HAM

Jawab:

Sanksi terhadap pelanggaran HAM bersekala internasional tergantung tingkat pelanggaran dan hasil keputusan hakim, namun biasanya digolongkan sebagai berikut:

·         Pelanggaran pemusnahan rumpun bangsa (Genoside): dipidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun paling singkat 2 tahun.

·         Pelanggaran pembunuhan, penghilangan secara paksa; dipidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun paling singkat 3 tahun.

·         Pelanggaran perbudakan, diskriminasi secara sistematis; dipenjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 1 tahun

·         Penganiayaan oleh pejabat mengakibatkan cacat fisik dan mental; dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling lama 15 tahun paling sedikit 3 tahun.

15.  Sebutkan peraturan perundangan yang mengatur keuangan Negara

Jawab:

Keuangan Negara diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undan- undang tersebut mengatur tentang keuangan Negara dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan Negara. Kemudian dijelaskan pula aturan tentang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Negara.

16.  Jelaskan pengertian keuangan Negara

Jawab:

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

17.  Sebutkan subyek yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia

Jawab:

Subyek (badan-badan) yang bertanggung jawab dan memeriksa pengelolaan keuangan negara Indonesia, sebagai berikut:

a)      Pemerintah Pusat.

b)      Pemerintah Daerah.

c)      Lembaga Negara lainnya.

d)     Bank Indonesia.

e)      Badan Usaha Milik Negara.

f)       Badan Layanan Umum (BLU).

g)      Badan Usaha Milik Daerah.

h)      Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

18.  Jelaskan pengertian Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan

Jawab:

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuanga(BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

19.  Sebutkan peraturan perundangan yang mengatur  tentang BPK

Jawab:

UU No. 15 Tahun 2006 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Peraturan BPK, terdiri dari: Pasal 1 angka 17, pasal 6 ayat (6), pasal 12, pasal 15 ayat (5) dan pasal 30 ayat (3).

20.  Sebutkan 3 lembaga yang berhak menerima hasil pemeriksaan oleh BPK

Jawab:

UUD 1945 BAB VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23E ayat  (2) : “ Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya “.

21.  Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas

Jawab:

Kekuasaan kehakiman yang bebas (merdeka) adalah kekuasaan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan lain seperti kekuasaan pemerintah maupun badan lain yang tidak memihak siapapun untuk menegakkan hukum dan keadilan.

22.  Sebutkan wewenang dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman

Jawab:

Pasal 24 A,pasal 24 B,pasal 24 C,pasal 25. Dalam pasal 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa “syarat syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU”.

23.  Sebutkan peraturan perundangan yang mengatur kekuasaan kehakiman?

Jawab:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Kemudian UU Nomor 4 Tahun 2004 sudah diubah menjadi UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

24.  Sebutkan asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara?

Jawab:

·         Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran .

·         Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran

·         Asas tahunan membatasi masa berlakunya angaran untuk suatu tahun tertentu;dan

·         Asas spesialitas, yaitu mewajiban agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya

25.  Jelaskan pengertian yurisprodensi?

Jawab:

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.

26.  Sebutkan fungsi kekuasaan Mahkamah Agung?

Jawab:

a.       Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan.

b.      Dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi

27.  Sebutkan sumber dari teori Rule of  Law?

Jawab:

Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man. Prinsip-Prinsip Rule Of Law Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945) 

a.       Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)

b.       Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)

c.        Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)

d.      Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)

Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil / Hakiki :

a.       Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law

b.       Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)

c.        Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003)

d.       Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasansosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara.

e.        Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).

28.  Sebutkan cara-cara yang dilakukan lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjalin kerja sama untuk melaksanakan tugas dan fungsinya?

Jawab:

a.       Anggota kekuasaan kehakiman dalam melakukan tugasnya harus bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

b.      Anggota kekuasaan kehakiman harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hokum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

c.       Anggota kekuasaan kehakiman diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

d.      Susunan, kedudukan, dan keanggotaan anggota kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

29.  Sebutkan sumber-sumber keuangan negara Indonesia?

Jawab:

a.       Pajak

b.      Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

c.       Keuntungan BUMN

BUMN adalah perusahaan negara yang mengelola sumber daya yang strategis dan menguasai hajat hidup banyak orang. Sebagai perusahaan negara, BUMN memiliki kewajiban utama dalam melayani kepentingan umum dan kadangkala BUMN pun dapat memperoleh laba dari hasil kegiatannya. Laba tersebut merupakan salah satu penerimaan negara karena BUMN adalah milik negara. Apabila suatu BUMN mampu bekerja secara efektif dan efisien, maka BUMN dapat memperoleh laba yang besar sehingga secara otomatis meningkatkan penerimaan negara pula.

d.      Pinjaman dan Hibah (Bantuan)

e.       Penjualan Kekayaan Negara

f.       Penerimaan Bea dan Cukai

30.  Sebutkan wewenang Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24 UUD 1945?

Jawab:

Menurut UUD 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah sebagai berikut.

a.       Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

b.      Wajib memberi putusan atas pendapt DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.