Kumpulan Soal-Soal Kewarganegaraan



Kumpulan Soal-Soal Kewarganegaraan 

 

1.      Jelaskan pengertian demokrasi menurut Abrahan Lincoln
Jawab:
Menurut Abraham Lincoln adalah pemerintah dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.
2.      Jelaskan arti kata demokrasi dan apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila
Jawab:
Demokrasi terdiri dari dua kata,Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang artinya  kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
Sedangkan demokrasi pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat.
3.      Terangkan pengertian demokrasi langsung dan tidak langsung atau perwakilan
Jawab:
Demokrasi langsung adalah kebebasan mutlak memberikan pendapatnya dan semua aspirasi.
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat.
4.      Sebutkan ciri-ciri Negara demokrasi
Jawab:
a)      Legitimasi pemerintahan
b)      Setiap warga Negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu
c)      Setiap warga Negara dalam dalam pemilu dijamin kerahasiaannya
d)     Masyarakat dijamin kebebasaannya
e)      Memiliki pers yang bebas
5.      Sebutkan manfaat pelaksanaan demokrasi dilingkungan sekolah
Jawab:
a)      Terciptanya rasa kebersamaan
b)      Terbiasa mengeluarkan pendapat secara santun
6.      Sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila
Jawab:
a)       Selalu memperdepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan
b)       Menghargai hasil musyawarah
c)       Ikut serta dalam pemilihan umum
d)       Memberikan kepercayaaan wakil-wakil rakyat yang terpilih

7.      Sebutkan nilai-nilai yang sesuai dengan pemerintahan demokrasi
Jawab:
a)       Kebebasan berpartisipasi
b)       Kesetaraan antar warga
c)       Kesetaraan gender
d)       Kedaulatan rakyat
e)       Rasa saling percaya antar masyarakat
f)        Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam tubuh masyarakat
g)       Pertumbuhan ekonomi
h)       Pluraisme (heterogen)
i)         Negara dan masyarakat
j)        Kebebasan menyatakan pendapat
k)       Kebebasan berkelompok dalam suatu organisasi
8.      Jelaskan fungsi dan tujuan pemilu di Indonesia
Jawab:
a)      Fungsi pemilu:
a)       Media bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapatnya
b)       Mengubah kebijakan
c)       Mengganti pemerintahan
d)       Menuntut pertanggunug jawaban
e)       Menyalurkan aspirasi local
Tujuan pemilu menurut UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu.Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah,serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis ,kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.Sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
9.      Sebutkan salah satu prestasi yang dicapai pemerintahan masa orde lama
Jawab:
Keberhasilan dalam bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh control dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat.
10.  Jelaskan bagaimana konsepsi tentang demokrasi
Jawab:
Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara system kekuasaan yang berlaku adalah “Res Publica” dari,oleh dan untuk rakyat.
11.  Sebutkan ciri-ciri umum demokrasi Pancasila
Jawab:
a)      Mengutamakan musyawarah mufakat.
b)       Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat.
c)      Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
d)     Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan.
e)      Adanya rasa tanggungjawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
f)       Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g)      Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
12.  Jelaskan yang dimaksud dengan demokrasi Terpimpin pada masa orde lama
Jawab:
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, dimana dalam sistem demokrasi ini  seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno.


13.  Jelaskan bentuk Negara Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945
Jawab:
     Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.


14.  Sebutkan ciri-ciri system pemerintahan presidensial
Jawab:
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :
a)       Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
b)       Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
c)       Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
d)       Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
e)       Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
f)        Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.






15.  Sebutkan kelemahan-kelemahan system parlementer
Jawab:
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
a)       Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
b)       Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
c)       Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
d)       Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

16.  Sebutkan dasar hukum Indonesia menganut paham demokrasi
Jawab:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi kita juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.


17.  Sebutkan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah
Jawab:
a.       Hak mengatur daerahnya sendiri.
b.      Hak mengelola SDM karena dibutuhkan sdm yg unggul.
c.       Hak memilih pengurus daerah.

18.  Jelaskan pengertian hak otonomi daerah
Jawab:
Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19.  Sebutkan dasar hukum pembentukan kementrian Negara
Jawab:
a)      Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
b)      Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
c)      Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
d)     Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
20.  Jelaskan kedudukan presiden sebagai kepala Negara
Jawab:
Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.
21.  Jelaskan tujuan hukum secara umum
Jawab:
            Tujuan hokum untuk memenuhi rasa keadilan, membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan harus mampu menjamin kepastian hokum.
22.  Sebutkan  salah satu kewenangan pemerintah daerah
Jawab:
a)      Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
b)      Mengajukan rancangan Perda.
c)      Menetapakan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
d)     Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e)      Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f)       Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g)      Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
23.  Sebutkan unsur-unsur negara hokum
Jawab:
a)      Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
b)      Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
c)      Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d)     Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya
24.  Jelaskan tugas kekuasaan konstitutif
Jawab:
a)      Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1)
b)      Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden (pasal 3 ayat 2)
c)      Memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat 3).
25.  Sebutkan penggolongan hukum menurut fungsinya
Jawab:
a)      Hukum materiil, hukum yang berisi perintah-perintah dan larangan. Misalnya, larangan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau setiap orang tua harus mendidik dan memelihara anaknya sampai dewasa. Hukum materiil, antara lain, dapat ditemui dalam KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang.
b)      Hukum formal atau hukum acara, keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan perbuatan yang melanggar hukum materiil. Dengan kata lain, hukum materiil ini berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh agar hukum dapat dilaksanakan. Hukum formal dapat ditemui dalam KUHP.

26.  Terangkan pengertian Yurisprudensi
Jawab:
 Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur  oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.  Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
                                                  
27.  Sebutkan hak dan kewajiban warga Negara
Jawab:
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

  Hak membela negara

c. Hak berpendapat

d. Hak kemerdekaan memeluk agama

e. Hak mendapatkan pengajaran

f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia

g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial

h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :

a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan

b. Kewajiban membela negara

c. Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara.

28.  Sebutkan contoh dari hak asasi pribadi
Jawab:
a)      hak kebebasan untuk bergerak,bepergian dan berpindah-pindah tempat.
b)      hak kebebasan mengeluarakan atau menyatakan pendapat.
c)      hak kebebasan untuk memilih,memeluk,dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
d)     hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

29.  Sebutkan kedudukan hukum yang tertinggi di Indonesia
Jawab:
  Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


30.  Jelaskan pengertian konvensi
Jawab:
            Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek  penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. 
31.  Sebutkan prinsip-prinsip Negara demokrasi
Jawab:
a)      Kedaulatan rakyat
b)      Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
c)      Kekuasaan mayoritas
d)     Hak-hak minoritas
e)      Jaminan hak asasi manusia
f)       Pemilihan yang bebas dan jujur
g)      Persamaan di depan hokum
h)       Proses hukum yang wajar
i)        Pembatasan pemerintah secara konstitusional
j)        Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
k)      Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
32.  Sebutkan perbedaan Negara demokrasi dengan dengan Negara otoriter
Jawab:
No.
Negara Demokrasi
Negara Otoriter
1.     
Penyelenggaraan pergantian pimpinan negara ( Presiden / Perdana Menteri) secara teratur (di Indonesia setiap 5 tahun sekali).
Tidak ada pergantian pimpinan negara karena sang penguasa (diktator) tidak mau melepas jabatannya.
2.     
Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Menentang adanya keaneka-ragaman / perbedaan, dan jika ada yang berbeda sikap dengan penguasa, orang tersebut akan ditumpas.
3.     
Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.
Partai politik lebih menge-depankan fungsi sebagai sarana pendoktrinan pemerintah kepada masyarakat.
4.     
Negara menjamin terhadap perlindungan HAM dan adanya jaminan hak minoritas.
Tidak adanya perlindungan HAM, sehingga terjadi banyak pelanggaran HAM tapi kasusnya ditutup-tutupi.
5.     
Pers (jurnalis) mendapat kebebasan untuk memberitakan pengelolaan Negara oleh pemerintah.
Manajemen pemerintahan tertutup, sehingga tidak diketahui oleh publik.
6.     
Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa.
7.     
Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa
Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional.
8.     
Pemerintahan mayoritas (dipiih oleh suara terbanyak / pemilihan umum) secara demokratis.
Pemilu tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah Negara.
9.     
Terdapat lebih dari satu partai politik.
Sistem satu partai politik atau beberapa partai politik tapi hanya ada satu partai yangmemonopoli kekuasaan.
10.   
Penyelesaian masalah diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.
Penyelesaian masalah diputuskan oleh penguasa / pemimpin secara sepihak.
11.   
Badan peradilan bekerja dengan bebas sesuai hokum dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
12.   
Proses pembuatan hukum partisipatif
Proses pembuatan huku tidak partisipatif
13.   
Sistem politik Negara demokrasi berlandaskan pada keputusan rakyat dalam mengambil keputusan melalui perwakilan rakyat.
Sistem politik Negara otoriter hanya berlandaskan pada keputusan penguasa tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.
14.   
Adanya pembagian kekuasaan.
Pemusatan kekuasaan pada satu orang atau sekelompok orang.
15.   
Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.
Fungsi hukum sebagai legitimasi progam penguasa.

33.  Sebutkan macam kekuasaan Negara yang berlaku di Indonesia
Jawab:
a)      Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
b)      Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
c)      Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

34.  Jelaskan mengapa hukum harus ditegakkan dalam suatu Negara
Jawab:
            Karena Penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur untuk keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.
35.  Sebutkan contoh perilkaku taat hukum dalam berbagai lingkungan,baik dalam lingkungan keluarga,sekolah maupun dalam masyarakat
Jawab:
Taat hokum dilingkungan keluarga:
a)                Selalu menjaga nama baik keluarga.
b)                Mentaati aturan keluarga yang berlaku.
c)                Menggunakan fasilitas keluarga secara baik.
d)               Mendengarkan nasihat dari orang tua.
e)                Menghormati semua anggota keluarga.
Taat hokum dilingkungan sekolah:
a)      Selalu menaati peraturan yang berlaku di Sekolah.
b)      Disiplin belajar.
c)      Ikut upacara bendera seminggu sekali.
d)     Menyebrang jalan pada tempatnya.
e)      Tidak membuat resah di Masyarakat.
Taat hokum dilinngkungan masyarakat:
a)      Menjaga nama baik lingkungan masyarakat.
b)      Menghormati sesama warga masyarakat.
c)      Taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat.
d)     Tidak bertindak di luar Norma.
e)      Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman.


      

Subscribe to receive free email updates: